Desa Pelopor

4 11 2011


Secara formal otonomi daerah dilaksanakan mulai 1 Januari 2001, atau sudah berlangsung lebih kurang sepuluh tahun, tetapi dalam prakteknya belum semua aspek otonomi dapat dilaksanakan oleh daerah. Peraturan pelaksanaan dari pusat yang belum lengkap merupakan salah satu kendala. Selain itu, baik karena alasan teknis, administratif, maupun politis, beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh daerah, seperti perda mengenai pajak dan retribusi, tidak serta-merta dapat diberlakukan. Oleh karena itu, baik dampak umum otonomi daerah, maupun dampak khusus regulasi yang diciptakan oleh pemda terhadap iklim usaha belum dapat diidentifikasi dan dievaluasi secara empiris. Meskipun demikian, dengan menyimak berbagai kecenderungan pelaksanaan otonomi daerah seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu, timbulnya dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah terhadap iklim usaha khususnya, dan pelayanan publik pada umumnya merupakan sesuatu yang mulai dikhawatirkan oleh berbagai pihak.
Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Di dalamnya termasuk pula kebijakan dan pelayanan agar dunia usaha dapat berkembang ke arah yang lebih kondusif. Dengan terciptanya kondisi yang kondusif, maka dapat diharapkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika kondisi ini tercapai maka salah satu esensi sasaran pelaksanaan otonomi daerah telah tercapai. Dalam usaha mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda) di era desentralisasi.
Momen otonomi daerah merupakan kesempatan untuk mengoptimalkan seluruh pendapatan asli daerah sepenuhnya dialokasikan untuk pemberdayaan daerah. Permasalahan pemerataan pembangunan seharusnya dapat diselesaikan melalui otonomi daerah. Selain itu permasahan klasik yakni keberadaan desa tertinggal seharusnya juga dapat lebih cepat terselesaikan dengan program otonomi daerah.
Sasaran utama adanya program otonomi daerah adalah untuk menciptakan daerah yang mampu berdikari dalam mengatasi segala permasalahan rumah tangganya. Daerah otonom diharapkan dapat menciptakan tatanan pemerintahan yang mandiri baik aspek birokrasi maupun aspek ekonomi. Dengan demikian seharusnya pemerintah daerah memiliki program untuk memberdayakan potensi daerah-daerah yang selama ini belum diberdayakan. Adapun salah satu alternatif langkah konkret adalah upaya untuk menciptakan desa pelopor. Desa pelopor merupakan cerminan atau percontohan organisasi pemerintahan yang terkecil yang dikelola secara mandiri baik dari segi birokrasi maupun aspek ekonomi.
Desa pelopor merupakan suatu miniature pemerintahan tingkat dasar yang telah menerapkan bentuk dan struktur pemerintahan yang baik. Desa pelopor memiliki konsep untuk mampu memiliki kemandirian dan keteraturan dalam mengatur segala aspek kehidupan,. Secara garis besar desa pelopor ini dapat dijadikan sebagai cerminan desa modern menuju Indonesia 2045. Kemampuan desa pelopor dalam mengelola pemerintahan secara teratur dan sistematis mendesak untuk segera dilaksanakan.
Desa peolopor merupakan upaya atau gerakan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan agar dapat kembali eksis dalam perannya menyokong pembangunan. Oleh karena itu desa pelopor perlu dirancang dengan merepresentasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Desa pelopor akan memiliki konsep yang jelas dalam tatanan pengaturan aspek sosial, budaya pendidikan, ekonomi, hukum, pemerintahan, pertahanan dan keamanan.
Konsep pendidikan pada desa pelopor memiliki tujuan akhir peningkatan kualitas pendidikan dan mewujudkan desa yang bebas dari buta huruf. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan melakukan pelatihan secara periodik kepada para staf pengajar baik pada institusi pendidikan formal maupun non-formal. Kurikulum pendidikan dirancang dengan acuan untuk menciptakan konsep desa yang mampu secara mandiri dalam mengembangkan potensi daerah melalui penggunaan teknologi terpadu. Optimalisasi pendidikan dengan sistem kurikulum seperti ini hanya akan dapat berjalan dengan baik jika ada peran aktif dari pihak-pihak terkait. Lembaga pemerintahan berperan Pembina sekaligus fasilitator


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: